Limapuluh Kota, Tuahnusantara.com -
Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Limapuluh Kota, terlihat terus menukik tajam. Sejak dilanda pandemi corona hingga akhir 2020 silam, bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dan stunting di daerah nan subur itu.
Tercatat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ( BPS ) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Estrem ( P3KE ) tingkat persentase kemiskinan di Limapuluh Kota, mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 menurut BPS, kemiskinan ekstrem di Limapuluh Kota ada sejumlah 1,24 persen.
Sedangkan menurut data BPS pada tahun 2022 naik menjadi 1,63 persen, namun pada tahun 2023 berada di angka 0,66 persen. Penurunan angka kemiskinan juga terlihat dari data P3KE, pada tahun 2021 berada di 4,85 persen, pada tahun 2022 sedikit naik ke 6,41 persen dan menukik tajam pada tahun 2023 di angka 2,64 persen.
"Tingkat keberhasilan Pemda Limapuluh Kota dalam menurunkan angka kemiskinan adalah hasil dari kerja antar OPD dan sinergitas instansi vertikal, sebut bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, saat menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP) pada Rabu pagi (06/03) di Aula Kantor Bupati.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Limapuluh Kota, program bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo dalam mengentaskan kemiskinan di Limapuluh Kota ada sebanyak 10 poin strategis.
1. 100 unit perbaikan / pembangunan rumah layak huni untuk 100 Kepala Keluarga (KK)
2. Bantuan pangan beras, minyak goreng dan gula untuk 6.387 KK
3. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 495 KK
4. Bantuan ternak ayam masing - masing KK menerima 20 ekor, termasuk 3 zakir pakan dan 1 unit kandang bagi 71 KK
5. Bantuan Budikdamber ( Budidaya ikan dalam ember ) bagi 270 KK atau 810 paket
6. Bantuan makanan untuk lansia/disabilitas/terlantar/gelandangan sebanyak 3.133 jiwa
7. Gelar pangan murah bagi masyarakat
8. Bansos bahan bangunan untuk rumah tidak layak huni dtks 100 KK
9. Pelatihan usaha bagi KK miskin
10. Pembayaran premi jaminan kesehatan bagi KK miskin
Menurut bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, program tersebut telah berjalan dan akan terus berlanjut, hingga angka kemiskinan ekstrem di Limapuluh Kota mencapai 0,00 persen. "Rencana Pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2025 diprioritaskan kepada penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan sumber daya manusia ( SDM ) dan pertumbuhan eknomi yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah," sebutnya.
"Prioritas daerah selanjutnya adalah mewujudkan visi, misi dan agenda prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Hal tersebut jadi pokok penyampaian kami saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2025, tukuknya.
Pelaksanaan FKP RKPD tahun 2025 yang merupakan salah satu rangkaian dari proses penyusunan RKPD tahun 2025 dilakukan secara hybrid dan diikuti lebih kurang 200 peserta. Bertemakan ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Didukung SDM, Pelayanan Publik dan Infrastruktur Daerah yang berkualitas. Pelaksanaan FKP Ranwal RKPD tahun 2025 merupakan salah satu rangkaian dari proses penyusunan RKPD tahun 2025. “Perencanaan pembangunan di tahun 2025 merupakan rancangan pembangunan tahun keempat yang disusun dalam RPJMD tahun 2021-2026 dalam rangka menyukseskan visi dan misi daerah yaitu Mewujudkan Limapuluh Kota yang Madani Beradat Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” jelas Safaruddin Dt Bandaro Rajo.
Peningkatan prestasi telah ditunjukkan jajaran Pemkab Limapuluh Kota dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55 %, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia menyentuh angka 72,05 atau dengan kategori tinggi, untuk angka masyarakat miskin ada di 0,66 % (versi BPS) serta sejumlah prestasi lainnya. Kami meminta kepada seluruh stakeholder untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan prestasi dalam mendukung terwujudnya visi daerah. Untuk menyukseskan pembangunan daerah tahun 2025 diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik itu disisi pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah, sehingga akan terjadi pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah untuk jangka panjang.
(Fadli Riansyah Sikumbang)
